DODON ALMURY BARON JATAN, SH., M.Kn NOTARIS&PPAT KABUPATEN SINTANG: Thanks GOD!

finally.. thanks God, SK PPAT turun juga, terimakasih Pak Joyo, Pak Managam. Terimakasih kepada keluarga, sahabat, rekan-rekan se-profesi, para klien yang sudah mendoakan, memberikan dukungan moril, Tuhan kiranya membalas tanpa batas kasih.

Tugas baru, jabatan baru dengan label Pejabat. Salah satu bunyi Diktum yaitu Diktum ketujuh , "Apabila dalam melaksanakan tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak mentaati atau menyimpang dari peraturan perundangan yang berlaku, dan menimbulkan kerugian dari para pihak, Pemerintah atau Negara dan melanggar etika profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah maka keputusan ini dapat dicabut/dibatalkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia". Sebuah tugas yang dipercayakan oleh Tuhan, dan dalam Kolose
3:23 Apa pun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.

talking walking

Hukum Tanah dan Permasalahannya

berbicara masalah hukum tanah di negeri ini tidak akan ada henti-hentinya, tapi jika kita ingin duduk dan saling bertukar pikiran maka kita akan dapat secara bersama-sama menemukan jalan keluar, jalan menuju suatu kearifan pemikiran sehingga memperoleh suatu jawabam atas persoalan-persoalan khususnya mengenai hukum pertanahan kita.
Pada tanggal 24 September 1960 merupakan tanggal yang bersejarah bagi Hukum Pertanahan di Indonesia, karena pada tanggal tersebut Presiden Republik Indonesia Soekarno mengesahkan dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 104 tahun 1960 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang lebih dikenal dengan nama singkatan resminya Undang-Undang pokok Agraria, disingkat UUPA.
Dengan diundangkannya UUPA pada tanggal tersebut, sejak itu tanggal 24 September 1960 tercatat sebagai salah satu tanggal dan merupakan salah satu tonggak yang sangat penting dalam sejarah perkembangan agraria/pertanahan di Indonesia pada umumnya dan pembaharuan Hukum Agraria/Hukum Tanah Indonesia pada khususnya.

Syarat-syarat Pendirian Akta Badan Hukum

Perseroan Komanditer (CV)
1. Nama Perusahan
2. Fotokopi KTP Para Pihak
3. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
Perusahan Dagang (PD)
1. Nama Perusahan
2. Fotokopi KTP Para Pihak
3. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
Usaha Dagang (UD)
1. Nama Perusahan
2. Fotokopi KTP Para Pihak
3. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
Perseroan Terbatas (PT)
1. Nama Perusahaan
2. Fotokopi KTP Para Pihak
3. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
4. Jumlah Modal Perusahaan
Yayasan
1. Nama Yayasan
2. Fotokopi KTP Para Pihak
3. Surat Keterangan Domisili Yayasan

Syarat-syarat Perbuatan Hukum yang berhubungan dengan Hak Atas Tanah

Akta Jual Beli
Dasar Hukum:
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
2. Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2000.
3. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
4. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan
5. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.
Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.
6. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.

Syarat-syarat Pembuatan Akta Jual Beli
1. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga Penjual (Suami-Istri)
2. Fotokopi KTP Pembeli
3. PBB Terbaru (2008)
4. Sertipikat Asli

Hibah
Dasar Hukum:
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
1. Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2000.
2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
3. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan
4. Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.
5. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.
6. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.

Syarat-syarat Pembuatan Akta Hibah
1. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga Pemberi Hibah (Suami-Istri).
2. Fotokopi KTP Penerima Hibah
3. PBB Terbaru (2008)
4. Sertipikat Asli
Kuasa Menjual
1. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga Pemberi Kuasa (Suami-Istri)
2. Fotokopi KTP Penerima Kuasa
3. PBB Terbaru (2008)
4. Sertipikat Asli

DODON ALMURY BARON JATAN, SH., M.Kn NOTARIS&PPAT KABUPATEN SINTANG

Thanks GOD!

Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah DODON ALMURY BARON JATAN, SH.,M.Kn's Fan Box

Facebook Badge

talking walking

Hukum Tanah dan Permasalahannya

Syarat-syarat Pendirian Akta Badan Hukum

Syarat-syarat Perbuatan Hukum yang berhubungan dengan Hak Atas Tanah

Syarat-syarat Perjanjian Umum

people

contact

brotherhood euy..