Hal ini sering terjadi, termasuk saya sendiri pernah mengalami.
Beberapa waktu yang lalu, tepatnya bulan Agustus, beberapa klien datang kepada saya untuk meminta bantuan untuk mendirikan sebuah Perseroan Terbatas, kemudian saya menjelaskan kepada mereka tentang tatacara pendirian sebuah Perseroan Terbatas.
Singkat kata, setelah mendengar penjelasan dan melengkapi persyaratan, klien saya tersebut datang kembali kepada saya untuk menandatangani Akta Pendirian Perseroan Terbatas, namun terdapat beberapa persyaratan yang belum dilengkapi. Nah, disini muncul permasalahan tersebut, sementara Akta sudah ditandatangani, diberi nomor, tanggal Akta dan Akses melalui Sisminbakum, selang waktu berlalu kelengkapan kelengkapan fisik belum diserahkan, hingga batas akhir (60 hari setelah Akta ditandatangani), maka terhitung tanggal sejak ditanda tangani Akta tersebut sistem komputerisasi pada Sisiminbakum menolak karena dianggap expired, atau sudah lewat waktu yang ditentukan.
Dan masih banyak lagi masalah masalah lain yang berakibat sama, salah satu solusinya yaitu dengan membuat Akta Baru dengan nomor dan tanggal yang baru dengan tidak mengubah isi Akta, bagaimana dengan Repertorium Notaris? Pada Repertorium diberi catatan bahwa Perseroan Terbatas PT. ABS dibatalkan berdasarkan ketentuan Undang-undang PT, dengan melampirkan bukti/print out yang menyatakan untuk akses Perseroan terbatas PT. ABS sudah lewat waktu.
skip to main |
skip to sidebar
2brothers
Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah DODON ALMURY BARON JATAN, SH.,M.Kn's Fan Box
Facebook Badge
talking walking
|
|
Hukum Tanah dan Permasalahannya
berbicara masalah hukum tanah di negeri ini tidak akan ada henti-hentinya, tapi jika kita ingin duduk dan saling bertukar pikiran maka kita akan dapat secara bersama-sama menemukan jalan keluar, jalan menuju suatu kearifan pemikiran sehingga memperoleh suatu jawabam atas persoalan-persoalan khususnya mengenai hukum pertanahan kita.
Pada tanggal 24 September 1960 merupakan tanggal yang bersejarah bagi Hukum Pertanahan di Indonesia, karena pada tanggal tersebut Presiden Republik Indonesia Soekarno mengesahkan dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 104 tahun 1960 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang lebih dikenal dengan nama singkatan resminya Undang-Undang pokok Agraria, disingkat UUPA.
Dengan diundangkannya UUPA pada tanggal tersebut, sejak itu tanggal 24 September 1960 tercatat sebagai salah satu tanggal dan merupakan salah satu tonggak yang sangat penting dalam sejarah perkembangan agraria/pertanahan di Indonesia pada umumnya dan pembaharuan Hukum Agraria/Hukum Tanah Indonesia pada khususnya.
Pada tanggal 24 September 1960 merupakan tanggal yang bersejarah bagi Hukum Pertanahan di Indonesia, karena pada tanggal tersebut Presiden Republik Indonesia Soekarno mengesahkan dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 104 tahun 1960 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang lebih dikenal dengan nama singkatan resminya Undang-Undang pokok Agraria, disingkat UUPA.
Dengan diundangkannya UUPA pada tanggal tersebut, sejak itu tanggal 24 September 1960 tercatat sebagai salah satu tanggal dan merupakan salah satu tonggak yang sangat penting dalam sejarah perkembangan agraria/pertanahan di Indonesia pada umumnya dan pembaharuan Hukum Agraria/Hukum Tanah Indonesia pada khususnya.
Syarat-syarat Pendirian Akta Badan Hukum
Perseroan Komanditer (CV)
1. Nama Perusahan
2. Fotokopi KTP Para Pihak
3. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
Perusahan Dagang (PD)
1. Nama Perusahan
2. Fotokopi KTP Para Pihak
3. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
Usaha Dagang (UD)
1. Nama Perusahan
2. Fotokopi KTP Para Pihak
3. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
Perseroan Terbatas (PT)
1. Nama Perusahaan
2. Fotokopi KTP Para Pihak
3. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
4. Jumlah Modal Perusahaan
Yayasan
1. Nama Yayasan
2. Fotokopi KTP Para Pihak
3. Surat Keterangan Domisili Yayasan
1. Nama Perusahan
2. Fotokopi KTP Para Pihak
3. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
Perusahan Dagang (PD)
1. Nama Perusahan
2. Fotokopi KTP Para Pihak
3. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
Usaha Dagang (UD)
1. Nama Perusahan
2. Fotokopi KTP Para Pihak
3. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
Perseroan Terbatas (PT)
1. Nama Perusahaan
2. Fotokopi KTP Para Pihak
3. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
4. Jumlah Modal Perusahaan
Yayasan
1. Nama Yayasan
2. Fotokopi KTP Para Pihak
3. Surat Keterangan Domisili Yayasan
Syarat-syarat Perbuatan Hukum yang berhubungan dengan Hak Atas Tanah
Akta Jual Beli
Dasar Hukum:
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
2. Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2000.
3. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
4. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan
5. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.
Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.
6. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.
Syarat-syarat Pembuatan Akta Jual Beli
1. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga Penjual (Suami-Istri)
2. Fotokopi KTP Pembeli
3. PBB Terbaru (2008)
4. Sertipikat Asli
Hibah
Dasar Hukum:
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
1. Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2000.
2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
3. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan
4. Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.
5. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.
6. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.
Syarat-syarat Pembuatan Akta Hibah
1. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga Pemberi Hibah (Suami-Istri).
2. Fotokopi KTP Penerima Hibah
3. PBB Terbaru (2008)
4. Sertipikat Asli
Kuasa Menjual
1. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga Pemberi Kuasa (Suami-Istri)
2. Fotokopi KTP Penerima Kuasa
3. PBB Terbaru (2008)
4. Sertipikat Asli
Dasar Hukum:
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
2. Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2000.
3. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
4. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan
5. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.
Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.
6. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.
Syarat-syarat Pembuatan Akta Jual Beli
1. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga Penjual (Suami-Istri)
2. Fotokopi KTP Pembeli
3. PBB Terbaru (2008)
4. Sertipikat Asli
Hibah
Dasar Hukum:
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
1. Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2000.
2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
3. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan
4. Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.
5. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.
6. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.
Syarat-syarat Pembuatan Akta Hibah
1. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga Pemberi Hibah (Suami-Istri).
2. Fotokopi KTP Penerima Hibah
3. PBB Terbaru (2008)
4. Sertipikat Asli
Kuasa Menjual
1. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga Pemberi Kuasa (Suami-Istri)
2. Fotokopi KTP Penerima Kuasa
3. PBB Terbaru (2008)
4. Sertipikat Asli
Syarat-syarat Perjanjian Umum
Perjanjian Umum (Kesepakatan Bersama, Pengakuan Hutang, Kuasa, Legalisasi, dll.)
1. Fotokopi KTP Para Pihak
2. Dokomen-dokumen lain yang dianggap perlu (Dokumen perusahaan/akta-akta dll).
1. Fotokopi KTP Para Pihak
2. Dokomen-dokumen lain yang dianggap perlu (Dokumen perusahaan/akta-akta dll).
people
contact
e-mail : dodonalmurybaronjatan@gmail.com
brotherhood euy..
2brothers