PPAT sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 37/1998, Tgl 5 Maret 1998 terdiri dari PPAT, PPAT Sementara, dan PPAT Khusus
PPAT : adalah Pejabat Umum yang diberik kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun ; Biasanya jabatan ini dirangkap oleh Notaris
PPAT Sementara : adalah Pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT.
PPAT Khusus ; adalah Pejabat Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT tertentu khusus dalam rangka pelaksanaan program atau tugas Pemerintah tertentu
skip to main |
skip to sidebar
2brothers
Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah DODON ALMURY BARON JATAN, SH.,M.Kn's Fan Box
Facebook Badge
talking walking
|
|
Hukum Tanah dan Permasalahannya
berbicara masalah hukum tanah di negeri ini tidak akan ada henti-hentinya, tapi jika kita ingin duduk dan saling bertukar pikiran maka kita akan dapat secara bersama-sama menemukan jalan keluar, jalan menuju suatu kearifan pemikiran sehingga memperoleh suatu jawabam atas persoalan-persoalan khususnya mengenai hukum pertanahan kita.
Pada tanggal 24 September 1960 merupakan tanggal yang bersejarah bagi Hukum Pertanahan di Indonesia, karena pada tanggal tersebut Presiden Republik Indonesia Soekarno mengesahkan dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 104 tahun 1960 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang lebih dikenal dengan nama singkatan resminya Undang-Undang pokok Agraria, disingkat UUPA.
Dengan diundangkannya UUPA pada tanggal tersebut, sejak itu tanggal 24 September 1960 tercatat sebagai salah satu tanggal dan merupakan salah satu tonggak yang sangat penting dalam sejarah perkembangan agraria/pertanahan di Indonesia pada umumnya dan pembaharuan Hukum Agraria/Hukum Tanah Indonesia pada khususnya.
Pada tanggal 24 September 1960 merupakan tanggal yang bersejarah bagi Hukum Pertanahan di Indonesia, karena pada tanggal tersebut Presiden Republik Indonesia Soekarno mengesahkan dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 104 tahun 1960 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang lebih dikenal dengan nama singkatan resminya Undang-Undang pokok Agraria, disingkat UUPA.
Dengan diundangkannya UUPA pada tanggal tersebut, sejak itu tanggal 24 September 1960 tercatat sebagai salah satu tanggal dan merupakan salah satu tonggak yang sangat penting dalam sejarah perkembangan agraria/pertanahan di Indonesia pada umumnya dan pembaharuan Hukum Agraria/Hukum Tanah Indonesia pada khususnya.
Syarat-syarat Pendirian Akta Badan Hukum
Perseroan Komanditer (CV)
1. Nama Perusahan
2. Fotokopi KTP Para Pihak
3. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
Perusahan Dagang (PD)
1. Nama Perusahan
2. Fotokopi KTP Para Pihak
3. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
Usaha Dagang (UD)
1. Nama Perusahan
2. Fotokopi KTP Para Pihak
3. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
Perseroan Terbatas (PT)
1. Nama Perusahaan
2. Fotokopi KTP Para Pihak
3. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
4. Jumlah Modal Perusahaan
Yayasan
1. Nama Yayasan
2. Fotokopi KTP Para Pihak
3. Surat Keterangan Domisili Yayasan
1. Nama Perusahan
2. Fotokopi KTP Para Pihak
3. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
Perusahan Dagang (PD)
1. Nama Perusahan
2. Fotokopi KTP Para Pihak
3. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
Usaha Dagang (UD)
1. Nama Perusahan
2. Fotokopi KTP Para Pihak
3. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
Perseroan Terbatas (PT)
1. Nama Perusahaan
2. Fotokopi KTP Para Pihak
3. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
4. Jumlah Modal Perusahaan
Yayasan
1. Nama Yayasan
2. Fotokopi KTP Para Pihak
3. Surat Keterangan Domisili Yayasan
Syarat-syarat Perbuatan Hukum yang berhubungan dengan Hak Atas Tanah
Akta Jual Beli
Dasar Hukum:
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
2. Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2000.
3. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
4. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan
5. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.
Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.
6. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.
Syarat-syarat Pembuatan Akta Jual Beli
1. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga Penjual (Suami-Istri)
2. Fotokopi KTP Pembeli
3. PBB Terbaru (2008)
4. Sertipikat Asli
Hibah
Dasar Hukum:
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
1. Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2000.
2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
3. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan
4. Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.
5. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.
6. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.
Syarat-syarat Pembuatan Akta Hibah
1. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga Pemberi Hibah (Suami-Istri).
2. Fotokopi KTP Penerima Hibah
3. PBB Terbaru (2008)
4. Sertipikat Asli
Kuasa Menjual
1. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga Pemberi Kuasa (Suami-Istri)
2. Fotokopi KTP Penerima Kuasa
3. PBB Terbaru (2008)
4. Sertipikat Asli
Dasar Hukum:
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
2. Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2000.
3. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
4. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan
5. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.
Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.
6. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.
Syarat-syarat Pembuatan Akta Jual Beli
1. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga Penjual (Suami-Istri)
2. Fotokopi KTP Pembeli
3. PBB Terbaru (2008)
4. Sertipikat Asli
Hibah
Dasar Hukum:
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
1. Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2000.
2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
3. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan
4. Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.
5. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.
6. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.
Syarat-syarat Pembuatan Akta Hibah
1. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga Pemberi Hibah (Suami-Istri).
2. Fotokopi KTP Penerima Hibah
3. PBB Terbaru (2008)
4. Sertipikat Asli
Kuasa Menjual
1. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga Pemberi Kuasa (Suami-Istri)
2. Fotokopi KTP Penerima Kuasa
3. PBB Terbaru (2008)
4. Sertipikat Asli
Syarat-syarat Perjanjian Umum
Perjanjian Umum (Kesepakatan Bersama, Pengakuan Hutang, Kuasa, Legalisasi, dll.)
1. Fotokopi KTP Para Pihak
2. Dokomen-dokumen lain yang dianggap perlu (Dokumen perusahaan/akta-akta dll).
1. Fotokopi KTP Para Pihak
2. Dokomen-dokumen lain yang dianggap perlu (Dokumen perusahaan/akta-akta dll).
people
contact
e-mail : dodonalmurybaronjatan@gmail.com
brotherhood euy..
2brothers