DODON ALMURY BARON JATAN, SH., M.Kn NOTARIS&PPAT KABUPATEN SINTANG

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010

2010-03-10T19:44:00.000-08:00

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri, Setro Septo Nugroho pada tanggal 27 Januari 2010 mengirimkan surat kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta perihal penyampaian salinan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis atas Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional yang ditetapkan tanggal 22 Januari 2010.

Peraturan Pemerintah (PP) ini menjadi perdebatan, dikarenakan perubahan tarif yang begitu signifikan, tapi apapun alasannya Peraturan Pemerintah tetap harus dilaksanakan. Kita berharap peraturan ini betul betul untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

BADAN HUKUM PENDIDIKAN

2010-01-10T19:57:00.000-08:00

BHPP adalah BHP yang didirikan oleh Pemerintah
(Pasal 1 angka 2 UU BHP). BHPP didirikan oleh Pemerintah dengan peraturan Pemerintah atas usul Menteri (Pasal 7 ayat (1) UU BHP).
BHPPD adalah BHP yang didirikan oleh pemerintah daerah
(Pasal 1 angka 3 UU BHP). BHPPD didirikan oleh pemerintah daerah dengan peraturan gubernur atau peraturan bupati/walikota (Pasal 7 ayat (2) UU BHP).
BHPM adalah BHP yang didirikan oleh masyarakat
(Pasal 1 angka 2 UU BHP). BHPM didirikan oleh masyarakat dengan AKTA NOTARIS yang disahkan oleh Menteri (Pasal 7 ayat (3) UU BHP).
Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) UU BHP, pendirian BHPM wajib (imperatif) dibuat dengan akta Notaris, dengan demikian kewenangan pembuatan akta seperti telah menjadi domain Notaris.
Siapakah (subjek hukum) yang mendirikan/pendiri BHPP, BHPPD dan BHPM ? Pasal 1 angka 6 UU BHP menegaskan bahwa pendiri adalah Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang mendirikan badan hukum pendidikan. Selanjutnya Penjelasan Pasal 11 ayat (1) UU BHP, menegaskan pula bahwa. pendiri dapat berupa orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum seperti yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis. Dengan demikian pendiri BHP dapat berupa :
1. Badan Hukum Perdata - untuk BHPM, yaitu :
- Orang perseorangan;
- Kelompok orang; atau
- Masyarakat ,
- Badan hukum (yayasan, perkumpulan), atau
- Badan hukum lain sejenis.
2. Badan Hukum Publik – untuk BHPP dan BHPPD, yaitu :
- Pemerintah untuk BHPP.
- Pemerintah daerah (gubernur/walikota/bupati) untuk BHPPD.
Pendirian pertama kali BHPM wajib dalam bentuk akta pihak, jika setelah BHPM berdiri sebagaimana mestinya dan memperoleh status sebagai badan Hukum, maka sesuai dengan karkater sebuah Badan Hukum, maka segala perubahan apapun wajib dibuat dengan akta Berita Acara atau akta Risalah Rapat yang dibuat oleh Notaris atas permintaan para pihak. Dalam kaitan ini sangat perlu untuk diperhatikan dalam badan hukum yang lainnya, seperti perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan atau koperasi atau partai politik, jika terjadi perubahan apapun, disamping dibuat dengan akta Berita Acara atau Risalah Rapat yang dibuat oleh Notaris, tidak jarang pula dibuat Berita Acara atau Risalah Rapat Dibawah Tangan yang kemudian oleh para pihak yang diberi kuasa di-Notaril-kan di hadapan Notaris dalam bentuk akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR). Bahwa akta PKR tersebut meskipun secara lahiriah, formal dan materil telah memenuhi syarat sebagai akta Notaris, tetapi secara maknawi akta tersebut yang berbahankan Catatan atau Berita Acara atau Risalah Rapat Dibawah Tangan, sebenarnya sebagai sebuah bentuk Penyelundupan Hukum atau Penyiasatan Hukum, yang jika suatu hari terjadi permasalahan hukum (misalnya terjadi pemalsuan tanda tangan), maka akta Notaris yang berisi PKR tersebut tidak dapat melindungi Catatan atau Berita Acara atau Risalah Rapat Dibawah Tangan. Dalam kasus seperti ini, memang Notaris tidak disalahkan, selama-sepanjang bukan rekayasa dari Notaris, tapi untuk para pihak akan membawa akibat hukum yang panjang, jika ternyata kepalsuan tanda tangan yang tercantum dalam Catatan atau Berita Acara atau Risalah Rapat Dibawah Tangan terbukti, yaitu berkaitan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan akta PKR yang didalamnya berbahankan Catatan atau Berita Acara atau Risalah Rapat Dibawah Tangan yang tanda tangan dipalsukan tersebut. Khususnya berkaitan dengan BHPM yang telah berbadan hukum, jika akan melakukan perubahan, disarankan segala perubahan tersebut dalam bentuk akta Berita Acara atau akta Risalah Rapat yang dibuat oleh Notaris, sebagai tindakan ke-berhati-hati-an agar tidak terjadi permasalahan sebagaimana yang saya uraikan di atas.
Salah satu substansi UU BHP yang perlu diperhatikan secara tersendiri yaitu mengenai yayasan, perkumpulan atau badan hukum lain yang sejenis yang selama ini (sebelum berlakunya UU BHP) telah menyelenggarakan pendidikan formal . Pasal 1 angka 5 juncto Pasal 8 ayat (3) UU BHP menegaskan bahwa yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis yang telah menyelenggarakan satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan/atau pendidikan tinggi, diakui sebagai BHP Penyelenggara .
Dalam praktek akan ditemukan bahwa BHP Penyelenggara ini, ada yang hanya menyelenggarakan satu – satuan pendidikan formal saja atau ada yang lebih dari satu menyelenggarakan pendidikan formal, bahkan ada yang lebih dari itu, misalnya menyelenggarakan pendidikan nonformal dan kegiatan lainnya. BHP yang menyelenggarakan satu atau lebih satuan pendidikan formal tetap diakui eksistensinya (Pasal 8 ayat (3) juncto Pasal 9 UU BHP).

PPAT

2010-01-06T21:52:00.000-08:00

PPAT sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 37/1998, Tgl 5 Maret 1998 terdiri dari PPAT, PPAT Sementara, dan PPAT Khusus

PPAT : adalah Pejabat Umum yang diberik kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun ; Biasanya jabatan ini dirangkap oleh Notaris

PPAT Sementara : adalah Pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT.

PPAT Khusus ; adalah Pejabat Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT tertentu khusus dalam rangka pelaksanaan program atau tugas Pemerintah tertentu

NOTARIS

2010-01-06T21:51:00.000-08:00

Notaris adalah sebuah profesi yang dapat dilacak balik ke abad ke 2-3 pada masa roma kuno, dimana mereka dikenal sebagai scribae, tabellius atau notarius. Pada masa itu, mereka adalah golongan orang yang mencatat pidato.

Istilah notaris diambil dari nama pengabdinya, notarius, yang kemudian menjadi istilah/titel bagi golongan orang penulis cepat atau stenografer. Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia.

Jabatan notaris ini tidak ditempatkan di lembaga yudikatif, eksekutif ataupun yudikatif. Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan negara tersebut maka notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut, notaris diharapkan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan notaris atas permintaan kliennya. Dalan hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya, notaris juga tidak boleh memihak kliennya, karena tugas notaris ialah untuk mencegah terjadinya masalah.

2009-11-10T21:19:00.000-08:00

Notary Public
From Wikipedia, the free encyclopedia

A notary public (or notary or public notary) is a public officer constituted by law to serve the public in non-contentious matters usually concerned with estates, deeds, powers-of-attorney, and foreign and international business. A notary's main functions are to administer oaths and affirmations, take affidavits and statutory declarations, witness and authenticate the execution of certain classes of documents, take acknowledgments of deeds and other conveyances, protest notes and bills of exchange, provide notice of foreign drafts, prepare marine protests in cases of damage, provide exemplifications and notarial copies, and perform certain other official acts depending on the jurisdiction[1]. Any such act is known as a notarization. The term notary public only refers to common-law notaries and should not be confused with civil-law notaries.

With the exceptions of Louisiana, Puerto Rico, Quebec, whose private law is based on civil law, and British Columbia, whose notarial tradition stems from scrivener notary practice, a notary public in the rest of the United States and most of Canada has powers that are far more limited than those of civil-law or other common-law notaries, both of whom are qualified lawyers admitted to the bar: such notaries may be referred to as notaries-at-law or lawyer notaries. Therefore, at common law, notarial service is distinct from the practice of law, and giving legal advice and preparing legal instruments is forbidden to lay notaries.

Sejarah Hukum

2009-11-09T22:07:00.000-08:00

Sejarah Hukum adalah bidang studi tentang bagaimana hukum berkembang dan apa yang menyebabkan perubahannya. Sejarah hukum erat terkait dengan perkembangan peradaban dan ditempatkan dalam konteks yang lebih luas dari sejarah sosial. Di antara sejumlah ahli hukum dan pakar sejarah tentang proses hukum, sejarah hukum dipandang sebagai catatan mengenai evolusi hukum dan penjelasan teknis tentang bagaimana hukum-hukum ini berkembang dengan pandangan tentang pemahaman yang lebih baik mengenai asal-usul dari berbagai konsep hukum. Sebagian orang menganggapnya sebagai bagian dari sejarah intelektual. Para sejarawan abad ke-20 telah memandang sejarah hukum dalam cara yang lebih kontekstual, lebih sejalan dengan pemikiran para sejarawan sosial. Mereka meninjau lembaga-lembaga hukum sebagai sistem aturan, pelaku dan lambang yang kompleks, dan melihat unsur-unsur ini berinteraksi dengan masyarakat untuk mengubah, mengadaptasi, menolak atau memperkenalkan aspek-aspek tertentu dari masyarakat sipil. Para sejarawan hukum seperti itu cenderung menganalisis sejarah kasus dari parameter penelitian ilmu sosial, dengan menggunakan metode-metode statistik, menganalisis perbedaan kelas antara pihak-pihak yang mengadukan kasusnya, mereka yang mengajukan permohonan, dan para pelaku lainnya dalam berbagai proses hukum. Dengan menganalisis hasil-hasil kasus, biaya transaksi, jumlah kasus-kasus yang diselesaikan, mereka telah memulai analisis terhadap lembaga-lembaga hukum, praktik-praktik, prosedur dan amaran-amarannya yang memberikan kita gambaran yang lebih kompleks tentang hukum dan masyarakat daripada yang dapat dicapai oleh studi tentang yurisprudensi, hukum dan aturan sipil.

Mengurus Sertifikat Tanah Semakin Murah

2009-10-26T22:47:00.000-07:00

Kepengurusan tanah akan semakin murah karena mulai bulan ini masyarakat tidak perlu lagi membayar untuk mendapatkan blanko akta PPAT. Penyediaan dan pengelolaan blanko akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) akan diperlakukan sama dengan blanko sertifikat tanah yang disediakan oleh negara sehingga menjadi gratis.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto mengatakan, dengan kebijakan baru ini, masyarakat dibebaskan dari biaya pembelian blanko akta PPAT dan PPAT tidak boleh lagi mengenakan biaya karena semua telah ditanggung APBN melalui DIPA BPN. “Surat persetujuan Menteri Keuangan sudah ada sehingga sudah bisa dimulai sekarang,” kata Joyo di Jakarta, kemarin.

Blanko akta PPAT dahulu, menurut Joyo, standarnya dijual dengan harga Rp 25.000. Namun di banyak tempat, blanko tersebut dijual dengan harga lebih tinggi, bahkan mencapai Rp 250.000-Rp 300.000. Untuk blanko baru yang disediakan negara nantinya akan didistribusikan ke PPAT di seluruh Indonesia.

Diharapkan, dengan adanya blanko gratis ini tidak akan beredar lagi blanko palsu. “Untuk pengawasan, maka semua blanko terdaftar dan teregister atas PPAT tertentu sehingga akan sistem monitor dan pengendalian,” katanya.

Selain itu, BPN juga akan memberikan identitas (ID) khusus kepada PPAT dan PPAT pengganti. Dengan adanya identitas khusus ini, akan mengurangi praktik percaloan yang selama ini banyak terjadi dalam pengurusan pertanahan.

Sistem informasi PPAT ini diharapkan akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi pertanahan. “Ini juga dikembangkan dalam rangka pengendalian blanko akta PPAT yang sekaligus menghindari percaloan dalan pengurusan pertanahan,” katanya.

Pada 2009, BPN mendapat realisasi anggaran sebesar Rp 2,069 triliun atau 80,03 persen dari jumlah anggaran tahun 2008 sebesar Rp 2,586 triliun. Pada tahun 2008 BPN juga berhasil menyelesaikan pengkajian kasus pertanahan sebanyak 1.042 kasus dan penanganan kasus pertanahan 1.885 kasus.

“Pada 2007-2008, BPN juga telah melakukan redistribusi tanah melalui reforma agraria dengan luas 367.702 hektar dengan 291.787 kepala keluarga penerima,” tambah Joyo. (Uji Agung Santosa/Kontan)

taken from www.kompas.com

sinyal mantep telkomspeedy

Beberapa Istilah Bahasa Hukum

2009-10-05T20:56:00.001-07:00

Kontrak : Perjanjian atau Persetujuan adalah satu perbuatab dimana seorang atau lebih mengikat dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.

Kreditur : Si berpiutang, orang yang mengutangkan, yang memberi kredit, penagih

Kuasa Khusus, Kuasa Umum : Kuasa khusus adalah kuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu untuk dan atas nama pemberi kuasa. Kuasa Umum adalah kuasa untuk melakukan semua perbuatan untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Land Reform :Perombakan tanah dan penggunaannya; pengaturan kembalihal-ikhwal tanah di indonesia dari warisan kolonial.

Pacta nuda sunt servanda : Suatu pactum, yaitu persesuaian kehendak, tidak perlu dilakukan di bawah sumpah, atau dibuat dengan tindakan atau formalitas tertentu, menurut hukum, persesuaian kehendak itu membentuk suatu perjanjian yang mengikat

Badan Hukum Pendidikan UU No 9 tahun 2009

2009-07-01T22:32:00.000-07:00

Akta Yayasan saya beberapa waktu yang lalu dikembalikan untuk dilakukan perbaikan beberapa pasal didalam Akta Yayasan tersebut. Saya terkejut melihat pencoretan dan beberapa bagian pasal yang harus diganti, mata saya tertuju pada pencoretan tentang kegiatan di bidang kemanusian, diantara mendirikan lembaga pendidikan dari tinggat Sekolah dasar hingga Perguruan Tinggi, pada bagian tersebut diberi catatan dihapus karna terbitnya UU No 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan.

Permasalahannya saat ini UU tersebut belum ada Peraturan Pelaksanaannya, dan sulit bagi saya untuk menjelaskan kepada klien saya yang ingin membuat sebuah lembaga pendidikan mengingat tahun ajaran baru sekolah sudah hampir dimulai.

Dan bagi Yayasan, Perkumpulan atau badan hukum lain sebagaimana diatur didalam pasal 67 ayat (2) wajib melakukan penyesuaian tata kekolanya sebagaimana dimaksud dalam UU ini, dan dalam pasal 67 ayat (4) penyesuaian tata kelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan cara mengubah akta pendiriannya, dan waktu peubahan tersebut harus dilakukan paling lambat 6 (enam) tahun sejak diundangkannya UU tersebut. Hal ini mensyratkan bagi senua Yayasan, Perkumpulan atau badan hukum lainnya untuk melakukan penyesuaian tata kelolanya.

Thanks GOD!

2009-04-16T22:51:00.000-07:00

finally.. thanks God, SK PPAT turun juga, terimakasih Pak Joyo, Pak Managam. Terimakasih kepada keluarga, sahabat, rekan-rekan se-profesi, para klien yang sudah mendoakan, memberikan dukungan moril, Tuhan kiranya membalas tanpa batas kasih.

Tugas baru, jabatan baru dengan label Pejabat. Salah satu bunyi Diktum yaitu Diktum ketujuh , "Apabila dalam melaksanakan tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak mentaati atau menyimpang dari peraturan perundangan yang berlaku, dan menimbulkan kerugian dari para pihak, Pemerintah atau Negara dan melanggar etika profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah maka keputusan ini dapat dicabut/dibatalkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia". Sebuah tugas yang dipercayakan oleh Tuhan, dan dalam Kolose
3:23 Apa pun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.

Status Hukum Kepemilikan Apartemen

2009-03-05T21:57:00.000-08:00

Status hukum kepemilikan apartemen yang sering kita dengar adalah Strata Title. Sebenarnya istilah Strata Title tidak dikenal dalam hukum di Indonesia. Yang ada adalah lembaga rumah susun, yang merupakan istilah resmi yang diperkenalkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.

Sebagian orang menyebut apartemen, tetapi sebenarnya pengertian apartemen lebih sesuai untuk rumah susun yang disewakan, sedangkan untuk rumah susun yang dapat dimiliki, lebih tepat disebut kondominium, namun istilah apartemen lebih populer.

Untuk dapat dikategorikan sebagai rumah susun, suatu bangunan harus memiliki 4 unsur :

1. Adanya BAGIAN BERSAMA, yaitu bagian yang tidak terpisahkan secara struktural pada suatu kompleks bangunan yang dimiliki secara bersama, contohnya : fondasi, kolom, balok, dinding, atap, koridor, pintu dan tangga darurat, serta tempat parkir dalam gedung.

2. Adanya BENDA BERSAMA, yaitu benda yang strukturnya terpisah dari bangunan namun digunakan untuk kepentingan bersama, contohnya : jaringan air, listrik, telepon, gas, taman, lift, eskalator, tempat sampah, alat pemadam kebakaran, generator listrik, dan arena bermain.

3. Adanya TANAH BERSAMA yang digunakan dan dimiliki secara bersama.

4. Adanya UNIT dari satu bangunan yang dapat dimiliki secara secara pribadi, dalama istilah resmi Undang-undang, disebut satuan rumah susun atau sarusun.

Bukti Kepemilikan atas Satuan Rumah Susun (Sarusun)

Bukti bahwa seseorang memiliki sarusun adalah berupaSertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun mewakili hak perseorangan atas unit sarusun yang dimilikinya dan hak pemilikan bersama atas bagian bersama, benda bersaman dan tanah bersama.

Status Tanah Bersama

Istilah sertipikat hak milik atas sarusun dapat dipergunakan bagi rumah susun yang didirikan diatas tanah dengan hak apapun, baik Hak Pakai, Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Milik, maupun Hak Pengelolaan. Apabila apartemen dibangun di atas tanah dengan status bukan Hak Milik, berarti suatu ketika kelak akan diperlukan dana untuk memperpanjang hak atas tanah. Biaya ini akan ditanggung bersama oleh seluruh pemilik apartemen. Perlu diketahui kapan hak atas tanah tersebut berakhir atau kapan terakhir kali dilakukan perpanjangan hak.

Kaitan antara Perjanjian Pengikatan Jual beli (PPJB) dan Akta Jual Beli (AJB)

Ikatan antara penjual (developer/pengembang) dan pembeli apartemen/sarusun dituangkan dalam perjanjian yang disebut Perjanjian Pengikatan Jual beli (PPJB). Istilah ini sebenarnya lebih tepat disebut sebagai Perjanjian Untuk Melangsungkan Jual Beli, karena jual beli yang sah baru dapat dilakukan apabila tanah tersebut sudah bersertipikat atas nama penjual, padahal dalam prakteknya, pada saat pengembang menjual sertpikat belum dikeluarkan atas nama penjual atau masih dalam proses. jadi yang ada ada barulah komitmen pengembang untuk menjual kepada pembeli. Pemindahan hak atas apartemen/sarusun baru terjadi setelah penandatangan Akta Jual Beli (AJB) dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Kewajiban Menyesuaikan Anggaran Dasar PT Diuji ke MK

2009-02-25T20:49:00.000-08:00

Ikatan Notaris Indonesia, selaku pemohon, menilai pasal yang mewajibkan perseroan menyesuaikan anggaran dasarnya selama satu tahun sejak UU PT diterbitkan bertentangan dengan konstitusi. Pasal itu dianggap menabrak asas kepastian hukum.
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) kembali diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK). Setelah sejumlah organisasi pengusaha dan tiga perseroan mempersoalkan aturan mengenai corporate social responsibility, kali ini giliran para notaris mempersoalkan beberapa pasal dalam UU PT. Mereka mempersolkan pasal yang mewajibkan perseroan menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu satu tahun setelah UU PT berlaku.
Ketentuan yang diuji ke MK adalah Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4). Secara lengkap, Pasal 157 ayat (3) berbunyi “Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya undang-undang ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini”.
Sedangkan Pasal 157 ayat (4) memuat sanksi bila Pasal 157 ayat (3) itu dilanggar. “Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibubarkan melalui putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan”.
Dalam ringkasan permohonan yang diperoleh hukumonline, yang menjadi pemohon tercatat nama Tien Norman Lubis selaku Ketua Umum dan Adrian Djuani selaku Sekretaris Umum Ikatan Notaris Indonesia (INI). Mereka memberi kuasa kepada Hamdan Zoelva dan Januardi S. Hariwibowo untuk mendampinginya selama proses perkara ini. Sebagai catatan, komposisi pengurus INI telah berubah pasca Kongres INI XX di Surabaya akhir Januari lalu, Ketua Umum INI yang teranyar adalah Adrian Djuani. Pemohon menilai Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal itu menjamin “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Ketidakpastian hukum inilah yang menjadi alasan utama pemohon mengajukan permohonan ini.
Pemohon sepertinya dibuat bingung dengan ketentuan tersebut. Pemohon mencontohkan bila ada perseroan yang tidak menyesuaiakan anggaran dasarnya, tetapi tak ada permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan untuk membubarkan perseroan tersebut. Artinya, perseroan tersebut tetap menjalankan kegiatannya. “Bagaimana pengakuan secara hukum (status hukum) terhadap akta-akta otentik perseroan yang telah dibuat oleh notaris dan telah sesuai ketentuan anggaran dasar perseroan tersebut?” tulis pemohon dalam permohonannya. Padahal, akta tersebut telah dibuat jauh sebelum jangka waktu satu tahun itu berakhir.
Berdasarkan argumen itu, pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya. “Ketidakjelasan yang membawa ketidakpastian hukum tersebut merugikan notaris selaku pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris,” jelas pemohon lagi.
Kekhawatiran para notaris memang bukan tanpa alasan. Sekedar mengingatkan, batas waktu satu tahun penyesuaian anggaran dasar PT memang telah berakhir. UU PT genap satu tahun pada 16 Agustus lalu. Karena masih banyaknya perseroan yang belum melakukan penyesuaian, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Depkumham Syamsudin Manan Sinaga memperpanjang batas penyesuaian menjadi 16 September 2008.
Namun, meski telah diperpanjang, perseroan yang menyesuaikan anggaran dasarnya masih minim. Bayangkan, dari 450 ribu perseroan se-Indonesia, hanya 10 persen yang telah melakukan penyesuaian. “Ketaatan hukum pelaku bisnis rendah,” ujarnya kala itu. Dengan kondisi seperti ini, berarti ada sekitar 405 ribu perseroan yang belum disesuaikan anggaran dasarnya. Tentu, notaris yang menangani perseroan tersebut bingung dengan legatitas akta perseroan yang dibuatnya.
Persoalan ini memang sempat menjadi perdebatan hangat di kalangan notaris. Mereka mengungkapkan alasan mengapa masih banyak perseroan yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya. Sebagian notaris menyalahkan Sisminbakum Ditjen AHU yang masih bermasalah. Sebagian lagi menimpakan kesalahan kepada pelayanan Sisminbakum yang lambat. Praktiknya, sejumlah notaris kesulitan meng-input data Sisminbakum. Kekacauan diduga terjadi saat wewenang pengesahan akta dilimpahkan ke Kanwil Provinsi sehingga data Sisminbakum di Pusat tidak terkelola dengan baik.
Ini memang persoalan teknis di lapangan. Namun, selaku pengawal konstitusi MK tidak akan mendasarkan pada persoalan teknis semata. MK hanya melihat apakah Pasal 157 ayat (3) dan (4) itu bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak. Sidang perdana permohonan ini rencananya akan digelar pada Rabu (11/2) mendatang. [taken from hukumomline.com/berita]

Agar Sisminbakum Bisa Berjalan, INI Beri Bantuan ke Depkumham

2009-02-25T20:27:00.000-08:00

INI menyumbang Rp300 juta ke Depkumham dalam bentuk software dan hardware untuk pengoperasian kembali Sisminbakum. "Depkumham tidak meminta uang, tapi dalam bentuk barang, sehingga semua pengadaan dilakukan oleh INI," terang mantan ketua INI.
Penghentian pengoperasian Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) berefek pada kerja notaris, terutama dalam pembuatan akta pendirian perseroan. Tak ingin kevakuman berlarut-larut, Ikatan Notaris Indonesia (INI) memutuskan memberi bantuan ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumham). INI akan membeli program aplikasi (software) dan hardware untuk digunakan oleh Ditjen Administrasi Hukum Umum Depkumham.
Hal itu disampaikan oleh mantan Ketua INI Tien Norman Lubis saat membacakan laporan pertanggungjawaban dalam Kongres Notaris ke-20 di Surabaya, Jumat (30/1) pekan lalu. “Bantuan itu diharapkan bisa membantu anggota dalam menjalankan tugas jabatan,” ujar notaris asal Bandung itu. Tien menerangkan INI telah menggelontorkan dana Rp300 juta untuk membeli perangkat Sisminbakum tersebut. Menurut Tien, pembiayaan perangkat Sisminbakum mencapai Rp550 juta. Karena itu ia menghimbau kepada anggota INI agar berpartisipasi memberikan bantuan dana. “Depkumham tidak meminta uang, tetapi dalam bentuk barang, sehingga semua pengadaan dilakukan oleh INI,” imbuh Tien.
Ia menyatakan INI harus segera mengadakan peralatan Sisminbakum. Jika tidak, Tien memperkirakan pelayanan Sisminbakum akan terhenti selama lima bulan ke depan. “Memang masih tidak klik semua, tapi mau tidak mau harus ada (Sisminbakum, red),” ujar Tien.
Di kalangan notaris sendiri langkah itu masih menuai polemik. Salah satu peserta kongres asal Majalengka, Ani Supriyani menyatakan tidak setuju atas rencana itu. Ia mengaku khawatir sumbangan itu akan ‘bermasalah’ dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Karena sudah diputuskan, yah mau gimana lagi,” ujarnya.
Sumbangan dari INI sempat dilontarkan oleh Sekjen Depkumham Abdul Bari Azed beberapa waktu lalu. “INI sudah siap membantu kita (Depkumham, red),” ujar Bari saat ditanya apakah INI akan dilibatkan dalam membangun Sisminbakum yang baru. Ia menyatakan INI juga akan diajak kerja sama dalam tindak lanjut peraturan menteri sebagai aturan teknis sistem yang baru.
Depkumham sendiri tengah meminta Anggaran Belanja Tambahan sebesar Rp10 miliar ke Departemen Keuangan untuk membangun sistem yang baru. Bari menyatakan Depkumham sendiri yang akan mengelola sistem itu dan akan memberdayakan personil departemen untuk menjalankan sistem yang baru.

Teori Pengesahan Baru

Bagi Habib Adjie, notaris Surabaya, pengesahan badan hukum seharusnya tidak dilakukan oleh Depkumham. Cukup dengan akta notaris. Menurutnya, begitu akta suatu badan hukum, seperti perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, parpol, ketika diselesaikan dan disempurnakan dihadapan notaris maka badan hukum itu sah. “Itu yang harus kita kembangkan,” ujarnya saat ditemui disela-sela kongres INI.
Karena itu, sistem pengesahan badan hukum harus dikelola oleh INI. Sementara, Depkumham tinggal menerima pemberitahuan dari notaris. Misalnya, dalam surat dinyatakan bahwa notaris A telah mendirikan PT A dan berkedudukan di B. Setelah itu depkumham mengeluarkan surat bahwa pendirian PT itu sudah diterima dalam database Sisminbakum. “Sebuah PT meskipun disahkan oleh pemerintah, pemerintah juga tidak mau bertanggung jawab. Jadi buat apa pemerintah turut mengesahkan PT,” ujar Habib yang juga kandidat ketua INI periode 2009-2011.
Pendapat berbeda datang dari kandidat lain M.G. Widyatmoko. Ia menyatakan sebaiknya Sisminbakum dikelola pleh pemerintah bukan INI. “Kami berada di luar birokrasi, jangan tarik kami ke dalam birokrasi. Itu adalah pelayanan negara kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurut Widyatmoko, selama personil pemerintah dan anggarannya cukup, pemerintah bisa mengelola Sisminbakum. Jika tidak, bisa bekerja sama dengan swasta. “Tapi uangnya masuk dulu ke kas negara dan dengan perhitungan pembagi hasilnya jelas,” kata notaris di Jakarta Timur itu.

Widyatmoko menambahkan jangan sampai pola kerja Depkumham dan PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD) terulang kembali. Sebab, pembagian keuntungan 90 berbanding 10 persen, menurutnya tidak rasional. “Pelayanan yang dilakukan oleh SRD baik. Cuman SRD yang menerima uangnya yang salah,” imbuhnya.

taken from hukumonline.com

PENGUMUMAN PEMBAGIAN WAKTU LOGIN

2009-02-25T20:20:00.000-08:00

Kepada para NOTARIS di seluruh Indonesia, kami pengelola Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) mengumumkan: bahwa untuk menghindari System Crash pada website Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), kami mengharapkan kerjasama dan pengertiannya untuk login para Notaris sesuai daerah pembagian waktu sebagai berikut:

1. wilayah Indonesia Timur (WIT) harap login dari jam 09.00 - 12.00 WIT (07.00 - 10.00 WIB).

2. wilayah Indonesia Tengah (WITA) harap login dari jam 11.00 - 14.00 WITA (10.00 – 13.00 WIB)

3. wilayah Indonesia Barat (WIB) harap login dari jam 13.00 - 17.00 WIB.

Pembagian waktu tersebut kami lakukan karena keterbatasan bandwidth dan Infastruktur yang ada (selama masa kontigensi). Walaupun dengan infastruktur yang terbatas kami mencoba untuk tetap dapat melayani akses pelayanan publik.
Kami mengharapkan kerjasama dan partisipasi para NOTARIS agar tidak terjadi gangguan dalam sistem sampai infrastruktur yang baru selesai di implementasikan.

Atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Ketua Tim Restrukturisasi,

Dr. Freddy Harris

NIP 132104419

taken from sisminbakum.go.id

Tugas Pokok dan Kewenangan PPAT

2009-02-04T22:30:00.000-08:00

PPAT atau Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Rumah Susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.

Perbuatan Hukum yang dimaksud adalah

a. jual beli

b. tukar menukar

c. hibah

d. pemasukan kedalam perusahaan (inbreng)

e. pembagian hak bersama

f. pemberian Hak Tanggungan

h. pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan

PPAT mempunyai kewenangan membuat akta tanah yang merupakan akta otentik mengenai segala perbuatan hukum tersebut diatas, mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas Rumah Susun yang terletak di dalam daerah kerjanya.

Organ Yayasan

2008-12-03T23:48:00.000-08:00

Menurut Undang-undang Yayasan, organ Yayasan terdiri dari 3 (tiga)
1. Pembina
Pembina adalah OrganYayasam yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas, Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina
2. Pengurus
Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari, Ketua, Sekretaris dan Bendahara
3. Pengawas
Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.

Kewenangan Dalam Pemberian Keputusan Pemberian Hak atas Tanah

2008-11-17T22:50:00.000-08:00

A. Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan
1.Hak Milik (HM)

atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 (dua) hektar
atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 (dua ribu) m2, kecuali bekas HGU
dalam rangka pelaksanaan program transmigrasi, redistribusi tanah, konsolidasi tanah dan pendaftaran tanah secara massal

2. Hak Guna Bangunan

atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 2.000 (dua ribu) m2, kecuali bekas HGU
atas tanah HPI
Hak Pakan (HP)
atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 (dua) ha
atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 (dua ribu) m2, kecuali bekas HGU

B. Kewenangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
1. Hak Milik (HM)

atas tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 (dua) hektar
atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 5.000 (lima ribu) m2

2. Hak Guna Usaha (HGU)

atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 200 (dua ratus) hektar

3. Hak Guna Bangunan (HGB)

atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 15 (lima belas) hektar

4. Hak Pakai (HP)

atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 (dua) hektar
atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 15 (lima belas) hektar

Akses PT sudah Expired? Bagaimana?

2008-10-30T21:27:00.000-07:00

Hal ini sering terjadi, termasuk saya sendiri pernah mengalami.
Beberapa waktu yang lalu, tepatnya bulan Agustus, beberapa klien datang kepada saya untuk meminta bantuan untuk mendirikan sebuah Perseroan Terbatas, kemudian saya menjelaskan kepada mereka tentang tatacara pendirian sebuah Perseroan Terbatas.
Singkat kata, setelah mendengar penjelasan dan melengkapi persyaratan, klien saya tersebut datang kembali kepada saya untuk menandatangani Akta Pendirian Perseroan Terbatas, namun terdapat beberapa persyaratan yang belum dilengkapi. Nah, disini muncul permasalahan tersebut, sementara Akta sudah ditandatangani, diberi nomor, tanggal Akta dan Akses melalui Sisminbakum, selang waktu berlalu kelengkapan kelengkapan fisik belum diserahkan, hingga batas akhir (60 hari setelah Akta ditandatangani), maka terhitung tanggal sejak ditanda tangani Akta tersebut sistem komputerisasi pada Sisiminbakum menolak karena dianggap expired, atau sudah lewat waktu yang ditentukan.
Dan masih banyak lagi masalah masalah lain yang berakibat sama, salah satu solusinya yaitu dengan membuat Akta Baru dengan nomor dan tanggal yang baru dengan tidak mengubah isi Akta, bagaimana dengan Repertorium Notaris? Pada Repertorium diberi catatan bahwa Perseroan Terbatas PT. ABS dibatalkan berdasarkan ketentuan Undang-undang PT, dengan melampirkan bukti/print out yang menyatakan untuk akses Perseroan terbatas PT. ABS sudah lewat waktu.

Sudahkan Yayasan Anda melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar?

2008-10-27T01:08:00.000-07:00

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan kemudian disusul dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang mulai berlaku pada tanggal 6 Agustus 2002 dianggap belum menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, serta terdapat beberapa substansi yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran, maka perlu dilakukan terhadap Undang-Undang tersebut, dan perubahan tersebut dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai Yayasan.
Sehubungan dengan judul di atas, mari kita melihat bunyi pasal I poin 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
"Ketentuan pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
(1) Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang :
a. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau
b. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari Instansi terkait;
tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini.
(2) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku.
(3) Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.
(4) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" didepan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan keputusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan."
Dalam bunyi ketentuan pasal I poin 20 ayat (1) bagian b diatas terdapat kata "wajib", kata ini mempunyai makna imperatif atau mempunyai kekuatan untuk memaksa, akibat tidak disesuaikannya suatu Yayasan tertuang pada ayat (4), pada bagian tersebut sudah jelas, sehingga penyesuaian Anggaran Dasar sebuah Yayasan merupakan suatu kewajiban, sudahkah Yayasan Anda melakukan penyesuaian Anggaran Dasar?

Perubahan Anggaran Dasar PT

2008-10-27T00:08:00.000-07:00

Dalam perubahan anggaran dasar disebabkan beberapa faktor, diantaranya keluarnya salah satu pesero/pengurus dari perusahaan, maksud dan tujuan perusahaan berubah, apapun bentuk perubahan tersebut selalu dimulai dengan Rapat Umum Luar Biasa, dilanjutkan dengan jual beli saham, kemudian perubahan anggaran dasar, kesemuanya tersebut dibuat dengan akta Notaris, dimana Notaris sendiri hadir pada Rapat Umum Luar Biasa tersebut serta transaksi jual beli saham oleh para pesero.

Hukum Perjanjian

2008-10-19T21:36:00.000-07:00

Suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal
Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian tertuang didalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdiri dari emapt syarat :
1. Sepakat mereka yang mengikatan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;
Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif, karena mengenai perjanjiannya sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.
Unsur-unsur perjanjian yang pertama ialah unsur mutlak harus ada bagi terjadinya perjanjian yang disebut essentialia. Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah, merupakan syarat sahnya perjanjian. Syarat-syarat adanya atau sahnya perjanjian perjanjian ialah adanya kata sepakat atau persesuaian kehendak, kecakapan para pihak, obyek tertentu dan kausa atau dasar yang halal.

Pemecahan Masalah Hukum

2008-10-18T02:22:00.000-07:00

Dalam ilmu hukum yang harus dipecahkan adalah, masalah-masalah hukum, konflik hukum atau kasus hukum. Jadi setiap lulusan Fakultas Hukum atau Sarjana Hukum harus menguasai "the power of solving legal problems", harus menguasai kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah hukum, kedengarannya memang sederhana dan mudah, tetapi dalam kenyataannya tidaklah semudah kedengarannya.
Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia. Maka untuk membicarakan hukum kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia.
Setiap manusia mempunyai kepentingan. Kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi, setiap manusia adalah mendukung atau penyandang kepentingan.
Untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat terdapat beberapa kaedah sosial. Pada awalnya kaedah tersebut tidak dibedakan. Baru setelah melalui proses yang lama manusia membedakan kaedah-kaedah tersebut.
Tata kaedah tersebut terdiri dari kaedah kepercayaan atau keagamaan, kaedah kesusilaan, kaedah sopan santun dan kaedah hukum.
Kaedah hukum ini melindungi lebih lanjut kepentingan-kepentingan manusia yang sudah mendapat perlindungan dari ketiga kaedah lainnya dan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang belum mendapat perlindungan dari ketiga kaedah tersebut diatas.